47 Wanita Pekerja Tempat Hiburan Malam di Tabalong Diamankan

47 Wanita Pekerja Tempat Hiburan Malam di Tabalong Diamankan

47 Wanita Pekerja Tempat Hiburan Malam di Tabalong Diamankan  – Tempat hiburan malam (THM) Mall Ath Toyibah di Mabuun Kabupaten Tabalong digerebek jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) setempat beserta jajaran satuan keamanan yang dibawa mereka.

Bupati Tabalong H Anang Syakhfiani, Kapolres Tabalong AKBP Zuhdi Batubara dan Dandim 1008 Tanjung turun langsung menggerebek THM ilegal di bangunan aset Pemkab Tabalong yang lama tidak difungsikan tersebut.

Sedangkan aparat keamanan yang mendampingi mereka adalah Polri, TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP).

Dari penggerebekan itu, FKPD cukup terkejut karena apa yang diberitakan media selama ini benar adanya. Yaitu, banyaknya para pengunjung yang melakukan aksi maksiat merajalela didalamnya. Diantaranya adalah mabuk-mabukan meminum minuman keras.

Tidak sekadar para pria, puluhan wanita berpakaian kurang pantas juga berada disana menikmati THM kafe, karaoke dan biliard tersebut.

Untuk memberi efek jera ke mereka, khususnya para wanita diminta membuat pernyataan supaya tidak kembali kesana. Pernyataan ditulis di Mapolres Tabalong beserta Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kabupaten Tabalong.

Setidaknya ada sebanyak 47 wanita yang dijaring jajaran aparat. Sepuluh diantaranya merupakan wanita yang diciduk dari warung remang-remang yang diduga nyambi sebagai pekerja seks komersial. Sisanya 37 wanita dari Mall Ath Toyibah. “Setelah membuat pernyataan, mereka kami suruh pulang,” terang Kepala Disosnaker Kabupaten Tabalong H Yuhani menjelaskan tindakan apa yang dilakukan ke para wanita tersebut karena mereka dianggap terlantar.

Pemulangan dilakukan dengan memberikan ongkos angkutan umum ke mereka. Khusus warga Tabalong diantar hingga ke rumah mereka.

Namun, proses pemulangan tidak ke semua wanita, melainkan yang hanya tinggal di wilayah Kepulauan Kalimantan. Selebihnya untuk ber Kartu Tanda Penduduk (KTP) diluar pulau maka hanya diminta pulang sendiri.  “Pemulangan perempuan yang dari pulau Jawa itu tanggungjawab provinsi, bukan kabupaten. Provinsi yang membiayai,” ujarnya. (ibn/ram/ema)

You May Also Like