Karena hal ini, Hiburan Dunia Malam Makin Bergairah

Karena hal ini, Hiburan Dunia Malam Makin Bergairah
Karena hal ini, Hiburan Dunia Malam Makin Bergairah – Bagi Anda penggemar hiburan dunia malam, berbahagialah. Sebab, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terdapat delapan jenis jasa kesenian dan hiburan yang tidak kena PPN. Salah satu, di antaranya adalah dunia hiburan malam yang berupa diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya. Peraturan Menteri Keuangan tersebut telah diundangkan dan mulai berlaku pada 13 September 2015.

Sontak, PMK yang baru diundangkan ini menimbulkan kehebohan. Pasalnya, dunia hibur­an–terutama dunia hiburan malam–termasuk salah satu bisnis yang tumbuh berkembang di kota-kota besar dan ladang mengeruk uang.

Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan Malam Adrian Maulite mengakui hal tersebut. Beberapa waktu silam, dia mengatakan berbisnis di hiburan dunia malam memang sangat menguntungkan. “Karena yang datang rata-rata tamu mancanegara yang mayoritas mereka tinggal di Jakarta. Ini yang kami lihat peluangnya,” ujarnya.

Pajak yang dihasilkan juga lumayan besar. Di Kabupaten Tuban, misalnya pada 2014, Pendapatan Asli daerah (PAD) dari tempat hiburan malam mencapai Rp 211.175.000. Di Tuban terdapat 11 tempat hiburan dunia malam yang sudah memiliki izin. Sementara di Jakarta, realisasi penerimaan pajak hiburan tahun 2012 sebesar Rp 368,72 miliar, sedangkan 2013 sebesar Rp 393,26 miliar.

Asal tahu saja, selama ini hasil pemajakan atas jasa kesenian dan hiburan dikelola oleh pemerintah daerah sebagai PAD dengan tarif yang bervariasi, disesuaikan dengan kebijakan pemerintah daerah masing-masing. Sebagai contoh di Jakarta. Untuk pajak hiburan berupa diskotik, karaoke, klub malam, panti pijat, dan mandi uap dan spa, dikenakan tarif sebesar 20%.

Sementara atas objek tersebut di Surabaya dikenakan dengan tarif sebesar 35%, sedangkan di Pekanbaru mencapai 40%. Pengenaan tarif pajak yang bervariasi tersebut dimungkinkan asalkan dipungut sesuai UU PDRD karena penyelenggaraan hiburan dan kesenian dapat dikenakan pajak daerah dengan tarif sampai dengan 75%.

Pelaksana Harian Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Teguh Budiharto menyebut, hiburan dunia malam tidak lagi dikenakan PPN, karena menghindari dua kali pemajakan atas obyek yang sama (double taxation). “Maka atas jasa kesenian dan hiburan tidak dikenai PPN sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah,” ujarnya.

You May Also Like